BIOGRAFI
Di awal krisis moneter, Februari 1998, setelah sebelumnya menutup 16 bank, Soedradjad Djiwandono diberhentikan dari jabatan Gubernur BI oleh presiden (waktu itu) Soeharto. Empat bulan kemudian, Dradjad, demikian nama panggilannya, dipecat sebagai anggota MPR wakil utusan golongan cendekiawan oleh Presiden Habibie.
Sejak itu Dradjad lebih sering berada di luar negeri. September 1998, ia berangkat ke Universitas Harvard, Amerika Serikat. Pekerjaannya di sana praktis hanya membaca, diskusi, dan menulis, terkadang memberi ceramah, mengisi seminar. Tapi, setiap kali ada panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan Agung untuk memberikan kesaksian tentang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ia harus pulang pergi Indonesia-Amerika.
Setelah beasiswa di Harvard tuntas, sejak Februari 2001, Dradjad tinggal di Singapura. Semula ia menjadi visiting senior fellow untuk Institute of Southeast Asia Studies, kini visiting senior fellow untuk Institute Defence and Strategic Studies (IDSS) dan mengajar untuk program master. Selain itu, di negeri tetangga itu, ia produktif menulis buku, yakni Mengelola Bank Indonesia di Masa Krisis dan bergulat dengan Krisis dan Permasalahannya. Buku pertama sedang dibuat versi Inggris, dan diberi judul Bank Indonesia and The Crisis in Insider’s View.
Perjalanan hidup Soedradjad memang berpindah-pindah. Sejak ayahnya, Thomas Sastrodjiwandono seorang abdi dalem keraton Ngayogyakarta meninggal saat Dradjad baru 10 tahun, ia ikut kakak perempuannya di Purworejo, Jawa Tengah, dan menamatkan SD dan SMP di sana. Melanjutkan SMA di Surabaya, bungsu dari sembilan bersaudara ini pun ikut kakak perempuannya yang lain, sampai lulus pada 1958. Dari Surabaya ia kembali ke Yogyakarta, ikut kakak perempuannya yang lain lagi, dan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), selesai pada tahun 1963.
Dengan beasiswa, ia menempuh pendidikan pascasarjana di Amerika Serikat. Meraih gelar master of science bidang ilmu ekonomi di University of Wisconsin, Madison. Menggondol gelar master of art bidang ekonomi politik serta gelar doktor di Boston University 1980 dengan disertasi berjudul : A Monetary Analysis of an Open Economy : The Case of Indonesia (1968-1978).
Selulus UGM, Dradjad sempat bekerja sebagai asisten dosen di almamaternya dan dosen di IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, setelah lulus dari Universitas Gajah Mada (UGM). Hijrah ke Jakarta ia mengawali karirnya sebagai peneliti pada Lembaga Penelitian Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas), LIPI. Di saat menjabat kepala bidang ekonomi di lembaga itu, ia diminta Departemen Keuangan menjadi staf Direktorat Jenderal Moneter. Baru setahun, begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo—yang kemudian menjadi mertuanya—menawari menjabat staf ahli Menteri Perdagangan. Karirnya terus berkembang, sesuai dengan ilmunya, yakni moneter dan perdagangan internasional, dia dipercaya menjabat Kepala Biro Moneter dan Keuangan Negara.
Soedradjad diangkat sebagai Menteri Muda Perdagangan pada Kabinet Pembangunan V. Puncak karirnya di pemerintahan adalah ketika ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Kabinet Pembangunan VI, menggantikan Adrianus Mooy.
Sementara itu, di dunia akademis, selain pernah menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Jakarta, Soedradjad adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Puncak prestasinya adalah pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam ilmu ekonomi pada 1994.

Riwayat Karir Karir :
- Staf Peneliti pada Leknas LIPI (1964-1978)
- Kepala Bagian Studi Ekonomi Leknas LIPI (1968-1969)
- Staf Ditjen Moneter Departemen Keuangan (1968-1969)
- Asisten Menteri Departemen Perdagangan RI (1969-1972)
- Staf Kepala Biro Bappenas (1972-1988)
- Dekan FE Universitas Atma Jaya Jakarta (1972-1974)
- Asmenko Ekuin Wasbang (1984-1988)
- Menteri Muda Perdagangan (1988-1993)
- Gubernur Bank Indonesia (1993-1998)
- Pengajar tetap FE UI (1978-sekarang)
- Guru besar tetap ilmu ekonomi UI (1994 s/d sekarang)
- Visiting Senior Fellow untuk Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS, Februari 2001 – Agustus 2002)
- Visiting Senior Fellow IDSS, NTU, Singapore (September 2002 s/d sekarang)

Kegiatan Lain :
- Sekretaris Umum PMKRI Yogyakarta (1961-1962)
- Ketua Umum PMKRI Pusat (1962-1963)
- Komda Jateng PMKRI (1963-1964)

Buku :
- Masalah Ekonomi Keuangan dan Perdagangan (1970)
- Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan (1992)
- Mengelola Bank Indonesia di Masa Krisis (2001)
- Bergulat dengan Krisis dan Permasalahannya (2001)

Penghargaan :
- Bintang Mahaputra Adipradana RI (1993)
- Bintang Pelajar Surabaya (1958)

Namun seiring perjalan waktu, idealisme tersebut terus menerus digilas oleh roda zaman .Pluralistas yang pada awalnya dipandang sebagai sebuah kekayaan dan keindahan, yang mendekorasi negeri yang bernama Indonesia, akhirnya mulai dirasakan sebagai ancaman dan beban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan ini tentu saja menjadi tantangan kaum muda, dan juga pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya dalam rangka peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda (28 Oktober 1908 – 28 Oktober 2008).

Demikian ringkasan diskusi tematik dalam rangka 80 Tahun Sumpah Pemuda, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Kebangsaan ( LKK ) bekerja sama dengan Jaringan Riset Profesional ( JR Pro ), yang berlangsung di Hotel Menteng Betawi Jakarta, Selasa ( 21/10).

Diskusi yang mngambil tema “Sumpah Pemuda dan Tantangan Baru Pluralisme” ini, menghadirkan beberapa narasumber, yang saat ini sedang memimpin berbagai Organisasi Mahasiswa, di antaranya; Arief Mustofa (Ketua Umum PB HMI), Dedi Rachmadi (Ketua Presidium GMNI), Rodly Khaelani (Ketua Umum PB PMII), Goklas Nababan (Ketua Umum PP GMKI), Tommy Jematu (Ketua Umum PP PMKRI), dan Jerry Sambuaga (dosen luar biasa FISIP UI). Hadir pula sebagai partisipan diskusi para Pengurus BEM dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Jakarta, dan mantan aktivis gerakan mahasiswa angkatan 1998.

Dalam sambutan awal, Direktur Eksekutif JR Pro, Jefry Rawis mengajak para peserta untuk mengubah paradigma dalam memandang Indonesia. Indonesia, kata Rawis bukan negara daratan, tetapi negara kepulauan. “Dalam paradigma lama Indonesia, sering dilihat seakan-akan sebagai sebuah negara daratan seperti Amerika. Ini tentu keliru. Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau dan laut, karena itu pembangunan Indonesia harus dititik beratkan pada pembangunan sektor maritim”, kata Jefry besemangat.

Menurut Dedi Rachmadi, salah satu tantangan berat bangsa saat ini adalah bagaimana menghilangkan oligarki yang kian mengakar dalam hampir semua sektor, baik ekonomi, sosial maupun politik. Dalam konteks itu pemuda diharapkan menjadi pioner dalam mendobrak oligarki itu.

Sementara itu Arief Mustofa, mencatat empat hal yang menjadi tantangan dalam menjaga pluralisme dewasa ini. Keempat hal itu adalah; apriori minoritas, ego mayoritas, logika “the others’ yang memandang orang di luar dirinya sebagai yang lain, dan keempat adalah monopoli dalam memberi tafsiran atas kebenaran.

Jerry Sambuaga, dosen luar biasa FISIP UI menilai bahwa dalam konteks berdemokrasi, Indonesia memerlukan adanya keseimbangan ideologi politik guna mengakomodasi realitas pluralisme aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. “Praksis demokrasi di Indonesia memerlukan peranan kaum muda yang bervisi pluralis atau menghargai kebhinekaan suku bangsa,” tandas Jerry yang juga Caleg Partai Golkar dari Dapil II DKI Jakarta (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan).
Dalam prolog diskusi tersebut, Direktur eksekutif LKK, Viktus Murin menilai bahwa dewasa ini bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan masalah lunturnya nasionalisme dan idealisme, terutama dalam diri kaum muda. Kekuatan kam muda, kata Viktus justru terletak pada idealisme. “Kekuatan kaum muda dalam masa perjuangan bangsa, adalah idelaisme dan rasa nasionalisme. Namun saat ini kedua hal tersebut sedang mengalami gejala degradasi”, tandasnya.

Senada dengan Viktus, Bambang RM., mantan ketua Presidium GMNI menilai kadar idealisme dan nasionalisme biasanya terkikis saat seorang mulai mengenal uang. Untuk hidup, lanjut Bambang, memang kita membutuhkan uang, namun ketika idealisme tergadai oleh uang, maka kehancuran pasti hanya menunggu waktu.

Fakta memang menunjukkan bahwa idealisme dan nasionalisme saat ini memang sedang berada di persimpangan jalan. Hal ini tentu menjadi perkejaan rumah, baik bagi kaum muda maupun bagi kita semua, sebab kalau bukan kita siapa lagi. (sabinus)

Sumber : http://pusat.golkar.or.id/detail_nasional.php?option=content&task=view&id=12629

JAKARTA (UCAN) — Menjelang batas akhir pendaftaran pemilih, Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan sebuah surat imbauan yang mendesak umat Katolik agar berpartisipsi dalam pemilihan umum (pemilu) mendatang.

“Tak lama lagi bangsa Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Umum 2009. Ikut serta dalam pemilu merupakan hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, sekaligus panggilan kita sebagai umat beriman,” demikian surat yang ditandatangani oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta Pastor Yohanes Subagyo.

Keuskupan Agung Jakarta meminta semua 60 paroki untuk membacakan surat imbauan berjudul “Menggerakkan Umat KAJ untuk Ikut Serta dalam Pemilu 2009″ tersebut pada Misa tanggal 13, 14, 20, dan 21 September. Ini merupakan surat imbauan yang pertama yang dikeluarkan Gereja lokal.

Tanggal 26 September adalah hari terakhir bagi warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih agar bisa memberikan hak suaranya pada pemilu 9 April 2009. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 38 partai politik, beberapa di antaranya berbasis agama. Komisi ini juga menetapkan masa kampanye selama sembilan bulan yang dimulai 8 Juli.

“Jika kita menggunakan hak pilih dalam pemilu 2009, kita ikut menentukan wakil dan pemimpin yang layak kita percaya untuk menyelenggarakan pemerintahan selama lima tahun ke depan,” demikian pernyataan Gereja tersebut. “Sebaliknya, jika kita tidak memilih (menjadi golput), kita memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak kita kehendaki untuk mengurus negara, karena mereka dipilih oleh pihak lain.”

Surat imbauan itu memberitahukan kepada umat Katolik bahwa mereka bisa mendaftarkan diri dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke sebuah nomor yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta. Surat ini juga menyampaikan kepada umat Katolik bahwa mereka bisa mengecek apakah nama mereka tercatat dalam lembar daftar pemilih sementara yang di pasang di papan pengumuman di RT, RW atau kelurahan atau bertanya kepada petugas yang berwenang.

Sejumlah pastor paroki dan umat Katolik yang berbicara kepada UCA News mengatakan bahwa mereka menyambut baik surat imbauan tersebut.

Pastor Kaitanus Saleky CICM dari Paroki Kristus Salvator di Slipi, Jakarta Barat, mengatakan bahwa ia telah membacakan surat imbauan itu di gerejanya saat Misa pada hari-hari yang telah ditentukan, dan juga akan membacakannya pada pertemuan doa lingkungan.

”Saya akan terus menyadarkan umat via kotbah. Saya juga akan mengadakan seminar untuk memberikan pencerahan kepada umat Katolik tentang figur-figur calon yang layak dipilih,” katanya. Ia menyarankan agar umat Katolik mencari informasi sebanyak mungkin tentang semua kandidat.

Pastor Petrus Mujiono SCJ dari Paroki St. Stefanus di Cilandak, Jakarta Selatan, mengatakan bahwa ia telah memasang surat imbauan itu dalam website parokinya dan papan pengumuman, dan dalam lembaran berita paroki.

Ia menegaskan bahwa “umat Katolik wajib memberikan hak suaranya dan memilih calon-calon yang benar-benar berjuang untuk kepentingan seluruh bangsa.” Ia menambahkan, ”Jangan terpengaruh dengan janji-janji dalam kampanye. Pilihlah sesuai dengan hati nurani.”

Natalis Situmorang, ketua Pengurus Pusat Pemuda Katolik, sependapat. Ia menjelaskan bahwa jika umat Katolik tidak memilih (golput), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan akan memenangkan pemilu di wilayah Jakarta. Ia mengakui bahwa PKS itu terbuka bagi non-Muslim namun mengatakan bahwa “banyak anggotanya mendukung Syariat Islam.”

Pemuda Katolik merencanakan sebuah pertemuan nasional pada pertengahan November untuk mendidik orang muda Katolik tentang politik. Untuk itu, katanya, “kami akan bekerja sama dengan berbagai ormas Katolik seperti PMKRI, FMKI, SDKI, dan WKRI.” Warga Indonesia yang berhak memilih adalah mereka yang berumur 17 tahun ke atas.

Ketua Pengurus Pusat PMKRI Tommy Jematu menegaskan, “Siapa yang memimpin negara ini ada di tangan kita. Kita harus memilih pemimpin yang secara moral memiliki komitmen mengembangkan amanat publik.” Ia juga menyarankan agar keuskupan agung memberikan informasi kepada umat Katolik tentang semua kandidat yang mengikuti pemilu.

Sementara itu, Chris Siner Key Timu, seorang politikus beragama Katolik, mengatakan kepada UCA News 18 September bahwa meskipun ia menyambut baik surat imbauan Gereja tersebut, “umat Katolik berhak untuk ikut pemilu atau golput.”

END

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua DPR Agung Laksono mengatakan rendahnya tingkat kesejahteraan dan buruknya layanan kesehatan serta pendidikan menyebabkan pemuda kehilangan rasa nasionalismenya. “Kalau pemuda tidak lagi perduli pada masa depannya sendiri, apalagi pada bangsanya,” katanya saat membuka seminar ‘Qua Vadis Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Pembangunan Bangsa’ di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Kamis (25/10).

Nasionalisme, menurutnya, tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan menyebarkan slogan cinta tanah air kepada masyarakat. Perasaan satu nusa satu bangsa serta satu bahasa yang selama ini selalu ditanamkan pun dinilai tidak lagi menjadi perekat bangsa yang efektif. “Merasa sama-sama hidup makmur adalah perekat paling kuat,” katanya.

Karena itu, menurutnya, untuk mengembalikan jiwa nasionalisme dan rasa kebanggaan dihati pemuda dan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membenahi dirinya sendiri. “Dengan pemerintah yang bersih, kehidupan masyarakat yang adil dan makmur baru bisa terwujud,” katanya.

Saat ini, sistem pendidikan dinilai sangat buruk. Hal ini menjadi ironis karena anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan adalah yang tertinggi dari semua sektor. “Anggaran pendidikan lebih dari 57 triliun rupiah,” katanya. Namun anggaran sebesar itu tidak mendongkrat kualitas pendidikan. “Kita hanya satu tingkat di atas Vietnam dan ke 112 di dunia,” katanya.

Layanan kesehatan juga dinilai sangat buruk. Ia mencontohkan masih banyaknya kasus gizi buruk dan angka kematian ibu yang masih tinggi. Hal ini, menurutnya, karena anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kesehatan masyarakat sangat kecil, hanya 2,6 pesen. Padahal Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan anggaran kesehatan minimal 15 persen dari anggaran belanja negara. “Jadi ada puskesmas tapi tidak ada dokternya, ada dokternya tapi tidak ada obatnya,” katanya.

Kenyataan tersebut menjadikan pemuda tidak lagi memiliki kebanggaan pada bangsa dan pada akhirnya mengerus rasa nasionalisme. Hal ini, menurutnya, diperparah dengan keberadaan narkoba dan mulai menjalarnya budaya konsumerisme. “Banyak pemuda saat ini lebih suka hura-hura daripada mengabdikan dirinya kepada bangsa,” katanya.

Hal serupa diungkapkan pembicara seminar Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Tommy Jematu. Lunturnya nasionalisme pemuda, menurutnya, karena pemerintah gagal menunaikan hak-hak masyarakat. “Sekarang bicara nasionalisme seperti bicara di ruang hampa,” katanya.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Goklas Nababan sependapat. Menurutnya, hal lain yang harus diperhatikan pemerintah untuk mendongkrak nasionalisme pemuda adalah memperbaiki sistem pendidikan. “Selama ini pendidikan tidak pernah berpihak pada rakyat,” katanya. Dwi Riyanto Agustiar

Sumber: http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2007/10/25/brk,20071025-110135,id.html

I Basis Susilo di JUBILEUM, Maret 2008, menulis: “Barangkali ada kesalahan dalam melihat dan menyikapi pengertian politik. Politik dianggap sebagai kegiatan perebutan kekuasaan. Yang tidak bermoral. Yang menghalalkan segala cara. Kasar. Licik. Penuh tipu muslihat. Dan sebagainya. Akibatnya, tugas-tugas politik diabaikan seakan-akan orang beriman harus punya sikap politik-fobi.”

Masih menurut Basis, padahal politik, dari kata Yunani “polis”, berarti kota atau negara. “Polis” adalah organisasi yang bertujuan memajukan kehidupan yang baik dan tenteram bagi para warga negaranya. Politik ialah segala apa yang berhubungan dengan usaha yang baik demi negara atau polis. Pengertian berkembang, yaitu semua tindakan yang bertujuan memperjuangkan apa yang baik bagi seluruh rakyat dalam situasi tertentu.

Unsur mutlak dalam kesejahteraan umum adalah: kebebasan, perdamaian dan keadilan. Dalam bidang politik pun berlaku hukum moral yang mengikat tindakan semua manusia sehari-hari, seperti: jangan berdusta, jangan menipu, jangan mencuri, jangan membunuh, dan sebagainya. Tujuan yang baik tidak menghalalkan semua cara. Tetapi perbedaan besar dengan tindakan pribadi ialah bahwa semua tindakan politik harus dinilai juga dari sudut baiknya bagi masyarakat seluruhnya. Masalahnya sekarang, bagaimana mendudukkan pengertian politik pada porsi dan esensinya, yaitu usaha memajukan kehidupan bersama yang baik. Setelah itu, mendorong organisasi-organisasi melakukan fungsi pendidikan, pembinaan dan pendampingan agar kaum muda punya wawasan dan ketrampilan yang memadai untuk berperan dalam dinamika sosial-politik bangsanya.

Dari uraian Basis, kita melihat politik dalam tarikan dua kutub, yang mendorong pada perbuatan negatif dan positif. Dilihat dari pengalaman masa lalu, baik Orde Lama dan Orde Baru pada tata negara dan tata masyarakat membuat dua bentangan. Tidak dapat dimungkiri, politik di negeri ini memberikan rasa trauma mendalam bagi sebagian orang. Demikian sebaliknya, ada yang mendapat kue kekuasaan empuk dan enak. Seperti diluruskan Basis, sejatinya pada era reformasi kita diarahkan pada mengenal politik secara benar. Namun, kita masih menyaksikan atraksi politik hasil reformasi. Seperti misalnya pilkada langsung (atau lainnya) memberikan peluang baik, sekaligus terbuka ancaman menjerumuskan politik pada wacana buruk. Bagaimana peran masyarakat atau khususnya warga Katolik (orang muda Katolik) sehingga menjadikan wilayah politik cemerlang? Kita meneropong.

Menelisik Peran OMK
Regulasi politik berubah menghadapi Pemilu 2009, yang ini tidak dibahas penulis terkait UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Kita perlu melihat peluang dan peran politik yang bisa dimainkan oleh warga Katolik di Indonesia khususnya bagi orang muda Katolik (OMK). Bagaimana kiprah yang bisa dimainkan dalam gerakan politik di Indonesia setelah ada sedikit gambaran peran umum yang dimainkan masyarakat Indonesia di atas.

Sebagai warga negara Indonesia, warga Katolik punya hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Termasuk berorganisasi politik secara mandiri. Sejatinya sejak Orla hingga kini, warga Katolik sudah menunjukkan geliat politiknya. Di era Orla, warga Katolik bermanifestasi dalam Partai Katolik. Kemudian di era Orba, eksistensi partai Katolik dileburkan ke dalam PDI. Secara personal ada warga Katolik yang eksis di Golkar.

Pada era reformasi, sebagian umat Katolik ada yang terbawa eforia seperti umat yang lain, ada yang mendirikan Partai Katolik Demokrat. Yang membedakan partai berbasis Katolik di era Orla dan reformasi. Partai Katolik di era Orla relatif mendapat angin dari Hierarki Gereja Katolik Indonesia, namun partai pasca Orba (reformasi) relatif jauh dari angin hierarki.

Warga Katolik yang kontra partai berbasis Katolik, mengatakan secara statistik basis dukungan partai sangat kecil sehingga partai sulit berkembang. Selain itu tidak zamannya partai berbasis agama yang menjebak pada pola sektarianisme. Biasa aliran ini biasa disebut aliran garam dunia. Sementara, warga Katolik yang pro partai berbasis Katolik, mengatakan walaupun kecil, bisa setara dengan yang besar. Eksistensi dan geliat Katolik dalam politik juga perlu dihadirkan. Aliran ini biasa kita sebut aliran terang dunia.

Secara realistis, kita melihat kehadiran partai politik berbasis Katolik sulit mendapatkan banyak kursi. Ada beberapa alasan, basis dukungan terlalu sempit. Dalam wilayah yang sempit itu, belum tentu semua sepakat dengan partai itu, mengingat tidak semua warga Katolik melek politik. Di samping itu, eksistensi partai tidak mendapat dukungan real dari hierarki Katolik pemegang massa Katolik. Selanjutnya, parpol tidak mempunyai nilai manfaat dan nilai beda yang sungguh lain dengan partai lain.

Kondisi bisa berkata lain jika, menyerupai kasus PKS (Partai keadilan Sejahtera), ada konsolidasi internal yang solid, dengan kelompok pengajian yang tersebar di banyak kampus yang dengan segera mudah digerakkan, mereka telah berakar dulu. Kelompok itu punya basis ikatan iman (agama) dan intelektual yang kuat. Di Katolik budaya itu, ”maaf” kurang terkonsolidasi. Sejatinya ada bagian kelompok Katolik yang mirip gejala PKS, yakni gerakan Karismatik Katolik. Namun, kelompok ini kurang bersentuhan langsung dengan diskusi sosial kemasyarakatan, akibatnya menjadi gejala gerakan ibadat tetapi sulit diarahkan menjadi kekuatan sosial-politik kayak PKS. Dan harus diakui para tokohnya kurang memiliki visi politik kesejahteraan bagi Indonesia.

Merintis Peran dan Gerak Cendekiawan
Menurut hemat saya, ini adalah wilayah dasar kita berpolitik. Bagaimanapun peran cendekiawan pada saat nanti bisa dibawa ke mana-mana. Bagi cendekiawan Katolik yang tetap independen, ia bisa menjadi pemikir konsep politik yang berguna bagi bangsa. Atau pula menjadi pengamat/peneliti politik yang disegani baik kawan maupun lawan mirip Josep Kristiadi, Ignatius Basis Susilo, Daniel Dhakidae, dan lain-lain.

Bagi cendekiawan yang tertarik pada wilayah politik, ia minimal menjadi jago kuat anggota parlemen atau orang terpandang di partai kayak Sonny Keraf atau Benny K Harman. Bagi Cendekiawan yang ingin terlibat dalam wilayah publik minimal ia menjadi sumber rujukan, kayak Antonius Ramlan Surbakti.

Berikut cuplikan tulisan saya tentang Meneropong Peran Intelektual Katolik, Majalah Warta Paragonz, Oktober 2005. Banyak intelektual Katolik yang turut berperan mencerahkan, mencerdaskan dan membebaskan rakyat. Namun demikian, Romo YB Mangunwijaya memberikan kritiknya, tidak sedikit pula hasil pendidikan Katolik yang tampil gagah sembari menindas rakyat kecil. Lebih spesifik, A Cahyo Suryanto, kini aktif di Universitas Surabaya dan di Pusdakota, pernah melontarkan kritik tajam dan pedas, ia menyatakan berdasarkan pengamatan dan pengalaman, tidak sedikit sarjana jebolan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang tampil dalam dinamika masyarakat menindas orang lemah.

Bertitik tolak pada kritik dan praxis Mangunwijaya dan Cahyo Suryanto itu, bisa digambarkan bahwa intelektual Katolik sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada intelektual Katolik bisa berperan dalam mencerahkan, mencerdaskan dan membebaskan rakyat. Sisi yang lain, ada intelektual Katolik menjadi penindas rakyat. Intelektual bisa dijadikan alat legitimasi pemerintah dan modal untuk mempertahankan kekuasaan dengan membodohkan rakyat.

Lalu, bagaimana menilai peran formal intelektual Katolik kini? Penulis membedakan menjadi empat peran intelektual Katolik berdasarkan kecenderungan, fokus peran dan garapan, tetapi klasifikasi ini tidak terpaku satu jenis klasifikasi. Ada beberapa intelektual Katolik yang tidak hanya berkiprah mengajar di kampus, kadang mereka terlibat dalam garapan bidang profesional ataupun menjadi penggerak LSM dan lain sebagainya. Seperti umumnya kehidupan umat Katolik lainnya, para intelektual Katolik itu pun berasal dari kalangan awam Katolik dan kaum klerus Katolik.

Pertama, peran mengembangkan ilmu pengetahuan. Area ini diisi intelektual Katolik yang banyak terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Mereka bekerja dalam sekolah atau universitas Katolik swasta dan negeri. Di Jawa Timur kita mengenal nama besar Pater Josef Glinka, SVD, I Basis Susilo, Edi Suhardono, Johan Silas, Armada Riyanto, CM, termasuk guru-guru di sekolah Katolik mulai dari TK, SD, SMP, SMU dan lain-lain.

Kedua peran profesional. Wilayah ini diisi intelektual Katolik yang banyak terlibat dalam praktik keprofesian tanpa meninggalkan basis keilmuannya dalam masyarakat. Model intelektual Katolik ini tersebar dalam berbagai macam profesi seperti wartawan, dokter dan lain sebagainya. Di Jawa Timur kita mengenal Errol Jonathans, Jangkung Karyantoro, Wolly Baktiono, dr Yudhayana, Max Margono, Anita Lie, dan lain-lain.

Ketiga, peran elitis dan politis. Di samping memainkan peran keilmuan, ada beberapa intelektual Katolik yang berupaya tampil ke publik sebagai pimpinan organisasi (elit) atau tampil dalam dunia politik praktis dalam mengembangkan masyarakat. Mereka tergerak membadankan teori-teori keilmuan dalam praksis kemasyarakatan. Dari Jawa Timur, kita mengenal Ramlan Surbakti, Anton Prijatno, Adrianus Harsono, YA Widodo dan lain-lain.

Keempat, peran kultural (populis). Di sini diisi intelektual Katolik selain aktif dalam kegiatan akademik juga langsung terlibat dalam gerakan-gerakan rakyat. Misalnya aktif dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka terlibat dalam praksis langsung kehidupan masyarakat. Pada umumnya, mereka terbiasa dengan diskursus teologi pembebasan (pemerdekaan) yang banyak dikembangkan di daratan Amerika Latin atau semangat Vincentius A Paulo pendiri CM yang terkenal dengan “Aku diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin”.

Bagaimana orang muda Katolik (OMK) berperan seperti seniornya. Saya mulai mulai melihat kawan-kawan muda memulai gerakan cendekiwan tersebut. Di Jakarta sana ada Sebastian Salang, yang sering dimintai pendapat Kompas mengenai pandangan politiknya terkait parlementaria. Ada Boni Hargens yang mulai menunjukkan kekritisannya terhadap rezim SBY-Kalla. Ada juga Robert Endi Jaweng, yang saya amati sering menulis di Kompas terkait soal otonomi daerah. Ada juga Setyo Budiantoro, yang telaten dan peduli ekonomi-politik kaum bawah dan seterusnya. Sejatinya kawan-kawan perlu didorong dan disokong, bahu-membahu dalam gerakan mewujudkan kesejahteraan dengan semua orang yang berkehendak baik, baik itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Khonghucu, aliran kepercayaan dan lain-lain. Kawan-kawan muda perlu segera di sekolahkan lagi supaya secara keilmuan dan kemumpunian mendapat pengakuan dari publik, dengan demikian semakin mudah mendapat kepercayaan publik.

Kalau mau lebih jauh, dengan gerakan cendekiawan ini. Orang muda Katolik bisa merintis di banyak tempat kelompok-kolompok diskusi yang digabungkan dengan kelompok doa. Niscaya dalam hitungan tahun ke depan muncul kader yang secara rohani dan intelektual bisa dikatakan siap terjun dalam wilayah publik.

Sejatinya dengan kelompok itu kawan-kawan muda telah menciptakan kashun (kaderisasi setahunan-mungkin lebih) yang lebih mandiri, dan secara organisatoris bisa digerakkan seperti kasus kelompok pengajian usroh yang kelak menjadi sokoguru PKS. Ingat, PKS tidak mempunyai ikatan sejarah dengan parpol mandiri. PKS lahir karena konsolidasi kelompok pengajian, yang awalnya tidak demonstran, ketika menemukan momentum mereka berganti wujud menjadi salah satu lokomotif reformasi di tanah air. Karena kesiapan kader-kader mudanya berhasil merebut simpati masyarakat. (*)

Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 di sekretariat PMKRI jalan Panglima Sudirman. Satu orang yang berperan sebagai Yesus memanggul salib berjalan ke arah jalan dr Soetomo, diiringi empat pemuda berpakaian bak pengawal kerajaan dan satu orang perempuan yang menjadi Maria, sang ibu. Di belakang teatrikal ini, berjajar sekitar 20 orang membagi – bagikan selebaran berisi kecaman eksploitasi kekayaan Indonesia oleh AS kepada pengguna jalan.

Sesampai di depan Konjen AS, mereka berkumpul di jalur hijau dan pertunjukan penyaliban Yesus hingga kematiannya dimulai. Dalam membawakan cerita tersebut, PMKRI mengibaratkan penderitaan Indonesia saat ini seperti penderitaan Yesus saat itu. “Tuhan Yesus tersalib oleh orang-orang yang tidak mengetahu keadilan. Indonesia saat inipun terinjak-injak oleh kepentingan asing yang menyengsarakan masyarakat,” teriak salah satu peserta aksi memberikan orasi.

Setelah, teatrikal selesai, para peserta aksi melakukan orasi mengenai kerugian Indonesia akibat eksploitasi beberapa sumber daya alam. Mereka juga menyatakan sikap mendukung aksi penutupan Freport, serta mengecam proyek Blok Cepu.

Menurut, Abner, juru bicara aksi tersebut, mereka memilih waktu saat perayaan Paskah karena ingin napak tilas penderitaan Yesus. “Dengan aksi ini kami berharap semua pihak bisa melihat bahwa penderitaan masyarakat Indonesia saat ini seperti penderitaa Yesus saat disalib,” katanya.

PMKRI juga berharap kepada masyarakat secara umum dan umat Kristiani khususnya, untuk selalu menegakkan keadilan. “Prosesi jalan salib ini menggambarkan kenestapaan bangsa ini. Penderitaan Yesus Kristus juga dialami anak-anak bangsa ini,” tegasnya.

Seperti halnya Yesus yang didera cambukan punggawa Ponsius Pilatus, anak-anak negeri, lanjut Abner, juga mengalami deraan berkepanjangan akibat eksploitasi yang dilakukan penguasa. “Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa satu-satunya telah menghisap sumber daya di Indonesia ini hingga ke sum-sum tulang terdalam,” katanya.

Selain eksploitasi sumber daya alam, PMKRI juga memprotes penghisapan tenaga manusia juga terjadi di negeri ini. “Kekuatan kapital menyebabkan perempuan, kaum buruh dan petani tertindas. Penindasan yang sama dialami oleh Yesus Kristus saat harus memanggul salibnya menuju Gunung Golgota untuk mati,” ujarnya.

Meski aksi ini berjalan tertib dan tidak memacetkan lalulintas karena bertepatan dengan hari libur, namun Polsekta Tegalsari menyayangkan tidak adanya pemberitahuan lebih dulu. “Peraturannya, kalau akan ada aksi, harus laporan dulu dan tidak boleh pada hari libur. Jadi semoga kelompok lain tidak mengulangi ini,” ujar AKP Ngadi, Kapolsek Tegalsari.

Polisi yang datang terlambat, tidak membuat pagar betis seperti bila ada aksi demo. Bahkan, PMKRI diperbolehkan melintasi garis batas unjuk rasa. Namun, mereka memberikan peringatan kepada ketua aksi agar segera menyelesaikan aksinya dan membubarkan diri.(mk12)

MAKLOEMAT PEMUDA INDONESIA

” WARISI API SUMPAH PEMUDA”

(warpisuda)

Bangun Politik Persatuan Pemuda !

Percepat Alih Generasi Kepemimpinan Kaum Muda!

Lawan neo –Liberalisme dan feodalisme utnuk keadilan sosial bangsa!

Tujuh Puluh sembilan tahun sudah sumpah untuk satu tanah air, satu bangsa dan menjunjung tinggi bahasa indonesia yang disuarakan kaum muda saat itu menjadi prinsip pokok perjuangan kearah pembentukan negara bangsa. Garis politik persatuan yang tercemin dari sumpah pemuda yang dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut pada hakikatnya adalah sebuah kesadaran bersama atas situasi tata kehidupan berwatak kapitalistik serta belitan feodalisme yang mengahmbat kemajuan

Hari ini, sumpah yang melibatkan segenap unsur pemuda itu, makin menemukan relevensinya. Belum hilang struktur penghisapan kapitalisme yang hadir dalam setiap agenda-agenda pembangunan bercorak neoliberalisme, pembatasan peran negara dalam mengatur sistem investasi , eksploitasi sumber daya alam serta pengadaan barang dan jasa publik oleh korporasi global, terbukti menyebebkan ketimpangan struktur sosial dimana jurang kaum melarat dengan kaum berpunya semakin lebar. Negara yang seharusnya menjadi pelindung segenap tumpah darah rakyatnya, lemah tidak berdaya menghadapi desakan-desakan agenda global.

Situasi diatas diperparah dengan lemahnya kepemimpinan politik saat ini. Lambannya alih generasi dalam kepemimpinan, lahir dari tata hubungan sosial bercorak foedalistik. Keengganan memberikan kesempatan serta tidak sepenuh hatinya para generasi terdahulu dalam mendorong akselerasi berkembagnya tunas-tunas bangsa adalah bagian dari ekspresi feodalisme saat ini. Keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan strategis dalam konteks arah perubahan bangsa masih dalam posisi pingiran alias pelengkap sekaligus pemanis dari proses yang berdampak panjang itu.

Inilah situasi yang sebangun dengan fase sumaph pemuda 1928. Tata kehidupan bercorak neoliberalisme yang penuh penghisapan dari luar serta feodalisme akut dari dalam, masih menjadi hambatan besar bagi kemajuan bangsa. Berangkat dari situasi objektif diatas, maka kami para pemuda Indonesia menyampaikan makloemat.

Kami Pemuda Indonesia bertekad untuk :

Membangun Semangat baru, Semangat politik persatuan !

Mempercepat alih kepemimpinan, kepemimpinan ditangan pemuda!

Meretas struktur sosial baru, struktur sosial anti neoliberalisme dan feodalisme!

Dedy Rachmadi ( Ketua Presidium GMNI)

Heri Haryanto Azumi (Ketua Umum PB PMII)

Fajar R. Zulkarnaen (Ketua PB HMI)

Goklas Nababa (Presidium PP GMKI)

I Wayan Sudane (Presidium KMHDI)

Tommy Jematu (Ketua Umum PP PMKRI)

Amirudin (Ketua Umum DPP IMM
Eko Nugroho (Presidium Hikmahbudhi)

Paling kurang ada dua hal yang menggugah kita semua ketika membaca secara cermat substansi masalah yang menjadi cita-cita di balik kuota politik perempuan. Pertama, bahwa rasa dan kehendak perempuan tidak mungkin terwakilkan oleh kaum lelaki pada tataran rumusan kebijakan.

Masalah berskala nasional, seperti kesehatan ibu dan anak, reproduksi, perlindungan terhadap buruh perempuan, cuti hamil dan melahirkan, prostitusi, perdagangan perempuan dan anak, adalah sebagian persoalan spesifik perempuan yang selama ini tidak pernah meramaikan perdebatan kaum elite.

Kedua, politik senantiasa berada dalam kecenderungan mengarus. Politik tidak sekadar formulasi aspirasi yang dikedepankan dalam ruang rapat mewah. Dengan miskinnya ideologi yang menjadi penghubung antara pemilih dan elite politik, kebijakan publik hampir selalu berupa perdebatan seputar wilayah kekuasaan demi mendapatkan dana dan akses berkuasa, daripada membicarakan prostitusi yang menjadi “surga” dari para penguasa atau petani lapar karena ancaman kekeringan.

Namun, persoalan pelik yang dihadapi Ani Soetjipto dan mereka yang memperjuangkan kesederajatan hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada persoalan komitmen parpol yang masih sangat rendah. Penelaahan lebih jauh menyangkut kultur politik dan rekruitmen politik mungkin akan dapat membuat perjuangan ini lebih prospektif daripada sekadar mengharap komitmen sebagai tanggung jawab moral.

Kultur eksploitatif

Perjalanan politik nasional dari masa ke masa hampir tidak memberi tempat layak kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sederajat, dan saling bersinergi dengan laki-laki. Politik bahkan secara kultural lebih banyak mengeksploitasi perempuan daripada menjadi wadah pemberdayaan.

Saya mengamati kondisi ini cukup cermat pada Departemen Pemuda dan Wanita yang pernah dimiliki Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dari segi keanggotaan, seluruhnya terdiri dari istri para pengurus minus istri yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Jika saja sebagian besar istri pengurus adalah PNS, maka sangat mungkin departemen wanita tidak pernah akan ada. Ini baru dari segi keanggotaan. Soal program kerja, jangan ditanya.

Idealnya, kaum ibu yang anggota departemen wanita sebuah partai politik itu dibekali pemahaman lebih komprehensif tentang masalah kewanitaan, anak, lingkungan keluarga, juga memiliki data dan informasi tentang wilayah kerja departemennya yang pada waktunya nanti dapat dikemas indah dalam program perjuangan PDI. Ternyata, hal sesederhana ini menjadi kemewahan yang hanya bisa dibayangkan hingga PDI tidak lagi menjadi partai politik.

Para istri “bermerek politik” anggota departemen wanita ini lebih banyak bekerja di dapur untuk melayani tamu dari daerah untuk acara semisal rapat kerja daerah atau rapat pimpinan daerah, karena semua yang berlabel daerah selalu tidak ada dana.

Ketika pada saatnya dicalonkan untuk “memenuhi” kuota, misalnya (untuk menggenapi sebagian tuntutan reformasi), tingkat kelayakannya menjadi sangat diragukan, tidak hanya oleh pihak luar, tetapi juga oleh orang dalam PDI karena mereka tidak pernah melakukan aktivitas berbau politik.

Situasi yang mirip terjadi juga pada Golongan Karya (Golkar) yang notabene memiliki lebih banyak anggota perempuan, termasuk kelompok pekerja terdidik. Namun, hasil akhirnya sama. Perempuan yang menjadi anggota DPRD rata-rata adalah istri pejabat yang kebetulan suaminya pejabat eselon II yang ditunjuk Ketua Dewan Pembina Golkar sebagai koordinator sebuah kabupaten.

Kultur politik yang eksploitatif ini kemudian menampakkan wajah politik ke hadapan publik sebagai dimensi aktivitas yang sangat maskulin, keras, tidak ramah kepada kaum perempuan. Kesan ini belum terhapus, bahkan menjadi palang pintu bagi perempuan yang hendak memasuki dunia politik.

Eksploitasi politik dalam bentuknya yang lain adalah menjadikan perempuan sebagai aksesori kampanye. Soal program partai boleh menjadi nomor terakhir. Yang paling pokok adalah bawa perempuan cantik, bisa menyanyi, bisa goyang. Habis perkara.

Massa membeludak dengan sendirinya. Berpolitikkah mereka? Tidak! Mereka hanya menghibur rakyat dalam peristiwa politik bernama pemilu. Namun, kehadiran mereka sebagai aksesori politik telah menggiring masyarakat pada pilihan politis yang tidak atas dasar pertimbangan politis.

Rekruitmen politik

Pengalaman empiris yang diangkat sebagai contoh dalam konteks kultur politik yang eksploitatif di atas juga merupakan contoh nyata dari kesalahan rekruitmen politik, miskinnya idealisme partai, dan mandeknya fungsi partai sebagai wadah seleksi kepemimpinan publik.

Sebagai wadah perjuangan kepentingan publik, partai seharusnya memiliki pertautan idealisme dengan komponen masyarakat lainnya di luar politik, seperti lembaga swadaya masyarakat dan kelompok profesional, yang pada gilirannya saling bersinergi untuk turut mempengaruhi keputusan publik.

Tiadanya kesamaan ideologi yang mempertautkan kepentingan partai dengan massa menyebabkan partai politik dan komponen kemasyarakatan lain berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kaitannya dengan kuota, para aktivis perempuan maupun organisasi yang mewadahi perjuangan perempuan tidak memiliki harapan secuil pun, walaupun kuota secara eksplisit tersurat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Pada sisi lain, partai politik hampir tidak pernah melihat perempuan sebagai elemen kekuatan yang patut diperhitungkan. Padahal, menjadikan kepentingan perempuan sebagai perjuangan partai berarti membawa partai memasuki gerbang kemenangan pemilu.

Mengapa hubungan antara partai politik dan elemen kemasyarakatan terutama perempuan menjadi tidak sinergis? Jawaban atas pertanyaan ini ada pada kultur politik, rekruitmen, dan ideologi politik.

Perjuangan untuk mencapai kesederajatan dalam hak politik harus dimulai dengan menghapus kultur politik yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif terhadap perempuan. Kelompok pertama yang harus ditingkatkan perannya adalah kaum ibu dan para gadis dan remaja putri yang selama ini sudah bersentuhan dengan masalah politik melalui aktivitas anggota keluarga.

Kepada mereka perlu dibangkitkan kesadaran untuk keluar dari kecenderungan eksploitasi dan mobilisasi atas dasar hegemoni anggota keluarga sendiri.

Selain itu, perlu dikembangkan pendidikan politik yang lebih luas dan berkelanjutan pada kalangan perempuan, untuk tidak hanya menyadari haknya, tetapi juga memiliki kemampuan memperjuangkannya melalui politik. Proses pendidikan mencakup pula kristalisasi isu khas jender sebagai ideologi politik, dan membangun komitmen yang luas di kalangan perempuan untuk mendukungnya.

Ketika ideologi ini terkonsolidasi dengan baik, perempuan akan tampil menjadi elemen yang sangat diperhitungkan. Saat itu pula kuota bukan lagi menjadi “kemauan politik”, tetapi menjadi “tawaran politik”.

John Lake Hobamatan Anggota KPU Kota Kupang

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/15/swara/558089.htm